PKK, DIBUBARKAN ATAU DIBENAHI?

   

Sedang ramai di Kota Semarang mengenai perlu tidaknya PKK diadakan di setiap lingkungan RT.

Ramainya suara di media sosial bahkan mendorong lahirnya petisi yang, saat tulisan ini dibuat, kabarnya sudah mendapat sekitar 4 ribuan dukungan.

Sebagai salah seorang warga RT, aku juga punya pendapat.

Menurutku, wajar jika muncul gerakan ini. Karena memang ada praktik di lapangan yang dirasakan sudah berlebihan. Mulai dari berbagai denda, tuntutan kegiatan, sampai urusan administratif yang makin banyak dan ribet.

Namun, jangan sampai kritik terhadap pelaksanaannya justru menghilangkan nilai baik dari gerakan PKK itu sendiri.

PKK, sesuai kepanjangannya, adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (dulu kepanjangan dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga).

Maka mestinya kegiatan-kegiatannya lebih banyak berorientasi pada pemberdayaan keluarga, bukan justru menambah beban keluarga dengan berbagai iuran, denda, dan kewajiban administratif.

Lha, kalau kegiatan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan malah membuat ibu-ibu tertekan, berarti ada yang perlu dievaluasi, kan? 😁

Jadi, menurutku, tuntutannya bukan membubarkan PKK.

Tetapi memperbaiki tata kelolanya.

Ada beberapa usulan yang mungkin bisa dipertimbangkan.

1. SOP yang sederhana, jelas, dan manusiawi.

Para pelaksana di tingkat bawah perlu dibekali pedoman yang tidak berbelit-belit. Bedakan mana kegiatan sukarela, tugas kader, dan pekerjaan teknis instansi pemerintah.

Jangan sampai semangat gotong royong berubah menjadi beban pekerjaan tanpa batas.

2. Kembalikan PKK sebagai sarana guyub rukun tetangga.

PKK mestinya menjadi ruang untuk saling mengenal, membangun kedekatan, dan menumbuhkan kepedulian antartetangga.

Bukan sekadar forum mengumpulkan laporan, arisan, atau urusan administratif yang menegangkan.

Keikutsertaan warga sebaiknya bersifat sukarela. Yang belum bergabung bisa diajak dengan pendekatan humanis, bukan ancaman denda.

Tentu pendekatan ini juga perlu didukung pimpinan PKK di tingkat atas, termasuk dalam menetapkan target dan meminta laporan.

3. Perkuat ekonomi keluarga.

Adakan pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga, keterampilan usaha, pemasaran digital UMKM, hingga edukasi agar keluarga terhindar dari jeratan pinjaman konsumtif.

PKK bisa menjadi jembatan yang menghubungkan keluarga dengan peluang ekonomi yang nyata.

4. Utamakan kesehatan dan ketahanan keluarga.

Edukasi gizi, pencegahan penyakit, kesehatan ibu dan anak, pengasuhan remaja, sampai kesehatan mental keluarga.

Kader cukup menjadi penggerak edukasi dan penghubung layanan. Jangan justru dibebani pekerjaan teknis yang semestinya ditangani tenaga profesional.

5. Sederhanakan administrasi dengan digitalisasi.

Sudah zaman now. Mestinya teknologi membuat pekerjaan semakin mudah, bukan malah menambah keribetan.

Cukup satu sistem pendataan yang praktis, hindari laporan berulang, dan dampingi kader yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

6. Kegiatan fleksibel sesuai kondisi warga.

Setiap keluarga punya situasi berbeda.

Ada ibu yang sepenuhnya mengurus rumah tangga, ada yang sambil bekerja, bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga.

Kalau semua diperlakukan gebyah uyah, dengan kewajiban yang sama tanpa mempertimbangkan kondisinya, justru bisa bertentangan dengan tujuan PKK itu sendiri.

7. Ubah ukuran keberhasilan PKK.

Jangan terlalu sibuk mengejar lomba, seragam, banyaknya kegiatan, atau kelengkapan dokumen.

Akan lebih bermakna jika keberhasilannya diukur dari meningkatnya keterampilan keluarga, membaiknya akses kesehatan, dan bertambahnya kemandirian warga.

Aku membayangkan...

Kalau jejaring PKK yang sudah berurat berakar di masyarakat ini benar-benar dioptimalkan menjadi pusat pemberdayaan dan layanan keluarga sampai tingkat RT, betapa besar manfaatnya.

Misalnya, setiap bulan cukup ada tiga prioritas sederhana:

- Satu kegiatan mempererat hubungan warga.

- Satu kegiatan edukasi yang relevan dengan kebutuhan keluarga.

- Satu aksi nyata membantu warga yang membutuhkan.

Tidak harus mewah. Tidak harus banyak. Yang penting terasa manfaatnya.

Baru membayangkan saja sudah adem rasanya. 😊

Untuk mewujudkannya, pemerintah juga bisa menggandeng berbagai organisasi perempuan, lembaga pendidikan, komunitas, dan pihak swasta yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan keluarga.

Jadi tidak semua harus dikerjakan sendiri oleh kader PKK.

Apalagi kita tahu, banyak kader yang selama ini sudah mengabdikan waktu, tenaga, bahkan biaya pribadi untuk menggerakkan kegiatan di lingkungannya.

Mereka juga perlu didukung, bukan terus ditambah bebannya.

Menurutku, modal sosial PKK ini terlalu berharga untuk dihilangkan hanya karena tata kelolanya belum ideal.

Yang perlu dibenahi adalah sistemnya, bukan mematikan semangat kebersamaannya.

Sebab ukuran keberhasilan PKK mestinya bukan seberapa banyak tugas yang berhasil dibebankan kepada warga, tetapi seberapa besar manfaat yang berhasil dirasakan keluarga.

Kalau manfaatnya benar-benar terasa, rasanya tidak perlu lagi repot-repot mengancam dengan denda.

Warga akan datang karena merasa membutuhkan, bukan karena takut dihukum.

Jadi, jangan buru-buru hilangkan PKK-nya. Benahi tata kelolanya, perkuat manfaatnya.

PKK itu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Jangan sampai praktiknya malah jadi Penambahan Kesibukan Keluarga. 🤭

Nah, teman-teman, kalau PKK di lingkungan kalian boleh di-upgrade, kegiatan apa yang paling ingin kalian adakan?

Boleh drop ide di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi masukan yang bermanfaat.

#PKKSemarang #PemberdayaanKeluarga #GuyubRukun #Semarang #PerempuanBerdaya